Infografis PP No. 87 Tahun 2021 - Pemajuan Kebudayaan

Infografis bagan (chart) mengenai isi PP No 67/2021 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dibuat oleh Jujun Kurniawan/ManMa UGM)

SK Mendikbudristek No. 140/M/2023 - Sistem Zonasi KCB Peringkat Nasional Trowulan

Merupakan peraturan lebih detail mengenai ZONASI Kawasan Cagar Budaya Trowulan yg telah ditetapkan pada SK Mendikbud No. 260/M/2013

PP RI No. 87 Tahun 2021 - PERPU NO. 5 TAHUN 2017 TTG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU RI No.5/2017- Pemajauan Kebudayaan yg terlah diundangkan 4 tahun sebelumnya. Dokumen ini telah terdapat bookmark

Permendikbudristek RI No 36 Rahun 2023 PENYELENGGARAAN REG NAS CB

Merupakan peraturan pelaksana dari PP No. 1/2022 Ttg Register Nasional & Pelestarian Cagar Budaya & UUCB No 11/2010 Ttg Cagar Budaya. Dokumen ini telah terdapat bookmark.

PP RI No. 1 Tahun 2022 - Register Nasional & Pelestarian Cagar Budaya

PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU RI No.11/2010-CAGAR BUDAYA yg terlah diundangkan 12 tahun sebelumnya. selain PP ini terdapat pula PP RI No.66/2015-MUSEUM. Dokumen ini telah terdapat bookmark dan anotasi berupa tautan text box pada pasal yg memilki keterangan penjelasan.

Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavation, 1956

Rekomendasi UNESCO untuk Prinsip Internasional yang dapat digunakan untuk Ekskavasi Arkeologis. Dokumen ini hasil dari General Conference, 9th Session, New Delhi, 1956

Piagam Athena/Athens Charter (1931)

Piagam ini mengenai restorasi monumen bersejarah serta menyatakan konsep warisan internasional untuk pertama kali. Berawal dari konferensi internasional arsitek profesional untuk pelestarian monumen (Professional Architect Conference on Monument Conservation) di Kota Athena, Yunani. Piagam Athena disiapkan oleh Le Corbusier (Arsitek Gerakan Modern). Diperoleh dari https://www.icomos.org/en/167-the-athens-charter-for-the-restoration-of-historic-monuments

PERDA KAB JOMBANG 2020 NO. 13 CAGAR BUDAYA

Peraturan perundangan tingkat pemerintah daerah, Perda ini menjadi salah satu payung hukum untuk kawasan Trowulan dan tinggalan warisan budaya Majapahit di dalam wilayah Kabupaten Jombang.

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970

Konvensi UNESCO tentang Cara Melarang dan Mencegah Impor, Ekspor, dan Pengalihan Kepemilikan Kekayaan Budaya Secara Ilegal. Konvensi ini dapat diratifikasi oleh negara-negara sebagai panduan untuk memperkuat upaya pelindungan terhadap sumber daya budayanya. Terdapat 140 negara yg telah meratifikasi konvensi ini, namun Indonesia belum meratifikasinya. (Lebih lanjut periksa: Sarjiyanto, 2015, PURBAWIDYA Vol. 4 (1): 55–70)